Perjanjian/Kontrak

PERJANJIAN/KONTRAK

Menurut Subekti, kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Kontrak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata di Buku ketiga tentang Perikatan. Buku ketiga disamping mengatur tentang perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang undang.

Asas-Asas dalam Perjanjian/ Kontrak

  1. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur
    Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi peraturan yang bersifat hukum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak.
  2. Asas kebebasan berkontrak
    Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
  3. Asas Pacta Sunt Servanda
    Istilah “Pacta Sunt Servanda” berarti “janji itu mengikat”. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah terkenalnya adalah “my word is my bonds” atau sesuai dengan tampilan bahasa Indonesia “jika sapi dipegang talinya, jika manusia dipegang mulutnya”.
  4. Asas konsensual
    Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan secara tertulis. Syarat tertulis tersebut misalnya dipersyaratkan untuk jenis kontrak berikut ini :

    • Kontrak perdamaian
    • Kontrak pertanggungan
    • Kontrak penghibahan
    • Kontrak jual beli tanah
  5. Asas obligatoir
    Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan belum terjadi. Jadi jika terhadap kontrak jual beli misalnya, maka dengan kontrak saja hak milik belum berpindah, jadi baru terjadi kontrak obligatoir saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atau yang sering disebut juga dengan serah terima (levering).

Perjanjian/kontrak memiliki dua bentuk yaitu bentuk tertulis dan dan tidak tertulis (lisan) Baik berbentuk tertulis maupun tudak tertulis mengikat, asal memenuhi syarat yang diatur Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian.

arti penting suatu perjanjian/kontrak adalah :

  • Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta dimana kontrak tersebut dilakukan,
  • Untuk mengetahui secara jelas siapa yang selain mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut,
    untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan,
  • Untuk mengetahui syarat 2x berlakunya kontrak tersebut,
  • Untuk mengetahui cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum bila terjadi perselisihan antara para pihak,
  • Untuk mengetahu kapan berakhirnya kontrak, atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut,
  • Sebagai alat untuk memantau bagi para pihak, apakah pihak lawan masing-masing telah memenuhi prestasinya atau belum, atau bahkan telah melakukan wanprestasi,
  • Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila terjadi perselisihan dikemudian hari
  • Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya

Prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan dan disepakati bersama. Menurut hukum Indonesia, bentuk prestasi adalah sebagai berikut:

  • Memberikan sesuatau
  • Berbuat sesuatau
  • Tidak berbuat sesuatau

Sedangkan wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya seperti yang telah disanggupi kedua belah pihak. Dengan kata lain terjadi cidera janji.

Menurut Subekti wanprestasi dibagi dalam empat bentuk yaitu:

  1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
  2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
  3. Melakukan apa yang dijanjikan, tapi terlambat
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Akibat atau konsekuensi logis tindakan wanprestasi yaitu adanya tuntutan ganti rugi material dan immaterial dari pihak yang dirugikan. Praktek dari aplikasi ganti rugi akaibat adanya wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, di mana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:
a. Ganti rugi saja
b. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
c. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
d. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
e. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi (Munir Fuady, 2005:21).

Tahap penyusunan kontrak

  • Prakontrak
    1. Negosiasi
    2. Memorandum of Understanding (MoU)
    3. Studi Kelayakan
    4. Negosiasi (lanjutan)
  • Kontrak
    1. Penulisan naskah awal
    2. Perbaikan naskah
    3. Penulisan naskah akhir
    4. Penandatanganan
  • Pascakontrak
    1. Pelaksanaan
    2. Penafsiran
    3. Penyelesaian sengketa

AKTA (AKTE)

Merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum
Dari Pasal 1867 KUH.Perdata maka dapat disimpulkan bahwa akta itu terdiri dari dua jenis :

  • akta otentik dan
  • akta dibawah tangan

Macam-macam Kontrak

Menurut Civil Law

  • Akte otentik (authentieke akte)
    Sebuah akte yang dibuat dengan sebuah persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk itu.
    Akte otentik terdiri dari :

    1. Partij akte
    2. Ambtelijke akte (akte pejabat)
    3. Akte di bawah tangan (onderhands akte)
      Sebuah akte yang dibuat oleh para pihak sendiri yang berkepentingan untuk membuat alat bukti.

Menurut Common Law

  • Formal Contract
    Sebuah kontrak yang mendasarkan pada sebuah formalitas yang telah ditetapkan oleh statute atau common law, demikian itu harus :

    1. Tertulis ;
    2. Ditandatangani (signed), disaksikan (witnessed) dan ditempatkan di bawah seal (sealed) para pihak ; serta
    3. delivered.
  • Informal Contract / Simple Contract
    Adalah sebuah perjanjian yang dibuat dengan susunan, bentuk dan bahasa sesuai dengan kehendak para pihak, biasanya dibuat dalam bentuk-bentuk yang sederhana.

Langkah-langkah pembuatan dan penyusunan Kontrak

  1. melakukan identifikasi para pihak
    identitas para pihak jelas dan para pihak harus mempunyai kewenangan hukum unt membuat kontrak. Orang yg berwenang membuat kontrak yg sudah dewasa dewasa mnrt BW 21 th
  2. Mendokumentasikan/melakukan penyerapan segala keinginan/kehendak para pihak yang akan melakukan pembuatan sebuah kontrak
  3. mengumpulkan segala dokumen-dokumen (warkah) penunjang baik yang berkaitan dengan Subyek, Obyek maupun dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dengan dibuatnya sebuah kontra;
  4. Membuat dan menyusun kontrak